Secercah Harapan untuk DPR RI yang Lebih Baik dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia

LampuHijau.co.id – Secercah harapan rakyat akan kembali dititipkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 yang akan melaksanakannya setelah dilantik pada awal bulan Oktober 2024 mendatang.

Pastinya, rakyat Indonesia yang sudah melangkahkan kaki ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih menjadi wakilnya di DPR melalui Pemilu Legislatif 2024 lalu mempunyai keinginan. Ya, mereka yang sudah terpilih tersebut dan menjadi anggota DPR RI melalui fungsi-fungsi tugas dan kewenangannya dapat mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seperti diketahui bersama, DPR sendiri adalah lembaga politik. Keberadaan DPR pun ada karena adanya rakyat. Oleh karena itu, hubungan DPR dengan rakyat sejatinya adalah hubungan politik. Pasalnya, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada DPR untuk melaksanakan kekuasaan itu.

*Strategi Fungsi DPR RI*

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fungsi DPR menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarkan program perundang-undangan nasional.

Kemudian fungsi lainnya adalah merancang Undang-Undang (UU), menyusun, membahas, dan menyebarkanluaskan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan memiliki fungsi anggaran dalam rangka membahas dan memberi pendapat terkait persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang dibuat oleh Presiden.

Selain itu, fungsi lainnya juga menerima RUU yang diajukan oleh DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penghubung daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah serta membahas dan memeriksa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

Tak hanya itu, sebagai salah satu lembaga negara, DPR juga memiliki fungsi penting yakni memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Selanjutnya menyerap, menghimpun, menampung, dan mendengarkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam Undang-Undang. Kesimpulannya, DPR memiliki fungsi penting untuk turut berkontribusi dalam mempengaruhi sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, karakter dan perilaku DPR yang dipilih oleh rakyat harus benar-benar menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

*DPR RI Berkomitmen Lebih Baik Lagi*

Ketua DPR RI Puan Maharani pun mengakui, jika DPR belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Meski begitu, pihaknya memastikan DPR akan terus berjuang memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat melalui fungsi dan kewenangannya.

“DPR menyadari bahwa belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Tetapi DPR berharap, agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa DPR senantiasa mengupayakan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya,” ujar Puan saat menyampaikan capaian DPR dalam Rapat Paripurna Khusus Tahun 2022-2023 tentang Penyampaian Laporan Kinerja dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 DPR RI, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Pemda Kabupaten Subang Berkomitmen Beri Kemudahan dan Kenyamanan Berinvestasi

Puan juga turut menyampaikan kritikan masyarakat kepada lembaga yang Ia pimpin. Untuk itu, dirinya meminta para anggota dewan untuk memperhatikan berbagai kritik dan masukan tersebut.

Diungkapkannya, yang pertama adalah terkait kehadiran anggota DPR RI yang harus ditingkatkan dalam rapat-rapat urusan rakyat. Yang kedua, seluruh anggota DPR harus lebih responsif dan cekatan dalam merealisasikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan hasil rapat demi memenuhi kebutuhan rakyat.

Lalu yang ketiga, anggota dewan juga harus meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat terhadap apa yang telah dilakukan DPR RI. Termasuk meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun Undang-Undang.

“Kita juga dikritik agar dapat menyampaikan pendapat secara argumentatif, bukan sekadar marah-marah. Setelah marah-marah, meninggalkan ruang rapat tanpa menunggu penjelasan dari mitra kerja,” tambahnya.

Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan soal adanya kritik kepada Anggota DPR terkait kegiatan di luar ruangan sidang. Dalam setiap kegiatan di luar ruangan sidang, menurutnya, anggota DPR harus dapat memperhatikan rasa kepatutan.

“Juga memperhatikan keteladanan, dan rasa peduli sosial, dan kritik-kritik lainnya, yang harus kita sikapi untuk memperbaiki integritas dan kinerja DPR RI,” sebut Puan.

Untuk itu, Puan memastikan DPR akan terus membenahi diri. Sehingga dapat menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat rakyat. Ia juga menegaskan, DPR RI memiliki tekat dan komitmen untuk menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas.

“Komitmen ini merupakan komitmen kita seluruh anggota DPR RI untuk menjalankan tugas kewajiban dengan sungguh-sungguh, serta mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Puan.

*Perkuat Sikap Kebangsaan dan Kenegaraan, Setjen DPR RI Gandeng Lemhannas*

Guna menunjang dan mendukungnya hal itu semua, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggandeng Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyelenggarakan rapat persiapan organisasi dan pemantapan nilai-nilai persahabatan bagi calon Anggota DPR RI pemilu periode 2024-2029.

“Setjen DPR bekerja sama dengan Lemhannas akan mengadakan orientasi kebangsaan dengan tema setiap periode tentu di-update sesuai dengan konteks saat ini. Nah, untuk saat ini, pasti ada sedikit yang berbeda karena update tentang geopolitik itu berbeda, banyak masalah-masalah internasional, nasional yang itu akan dielaborasi dalam orientasi kebangsaan,” ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, setelah memimpin rapat Setjen DPR RI, di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, (12/1/2024).

Diungkapkan Indra, pembekalan yang akan disampaikan nanti berkaitan dengan pemahaman sejarah Indonesia, wawasan kebangsaan, kebhinekaan, hingga geopolitik dunia.

Orientasi yang diadakan Lemhannas ini akan diadakan sebelum pelantikan Anggota Dewan pada 1 Oktober 2024, dan akan dibagi dalam lima jangka waktu. Yaitu di antara Agustus hingga September 2024. Setiap sesi akan berisi sekitar 120 orang anggota dewan yang akan diminta aktif berdiskusi di kelas -kelas di bawah pengarahan Lemhannas,” ungkapnya.

Baca juga: Kapolri Tekankan Persatuan dan Kesatuan Untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

“Tentu dari Lemhannas juga akan memberikan penajaman-penajaman materi tentang sejarah wawasan kebangsaan untuk memperkuat sikap persahabatan dan kenegaraan anggota dewan di periode yang akan datang,” tambah Indra.

*Mengubah Framing DPR RI Menjadi Positif*

Sedangkan untuk publikasi kerja-kerja para anggota DPR RI, Biro Pemberitaan Parlemen yang terdiri dari Bagian Media Cetak dan Media Sosial, serta Bagian Televisi dan Radio (TVR) di era modern, kini jauh lebih memiliki visi ke depan.

Visi tersebut yaitu sebagai referensi Indonesia melalui asas jurnalisme positif tentang DPR RI kepada masyarakat secara luas melalui berbagai platform TV, radio, website, hingga media sosial sebagai wujud media konvergensi.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menjelaskan, prinsip jurnalisme positif yang diterapkan sebagaimana dimaksud merupakan misi dari Biro Pemberitaan Parlemen untuk tidak sekadar menyajikan informasi. Namun, lebih dari itu, yakni bertujuan untuk mengedukasi bahwa DPR RI benar-benar bekerja untuk rakyat.

Jurnalisme positif adalah misi kita, cara kita bertindak agar masyarakat, terutama generasi milenial, generasi Z, yang belum banyak tahu tentang DPR, itu tahu, teredukasi bahwa DPR itu berfungsi, tidak seperti bayangan mereka, DPR itu tidak berfungsi. Itu yang saya maksud jurnalistik positif. Biro Pemberitaan menyuarakan menjadi sangat krusial untuk itu,” terang Indra Pahlevi saat acara Kunjungan Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) ke Biro Pemberitaan Parlemen, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2024) lalu.

Selain itu Indra juga mengungkapkan, Biro Pemberitaan Parlemen tak henti-hentinya berupaya melakukan inovasi di era kekinian. Hal itu dilakukan dengan menggandeng influencer khususnya dari kalangan Gen-Z agar kinerja DPR bisa tersampaikan melalui platform media sosial yang kini banyak digunakan oleh kaula muda.

“Biro Pemberitaan juga mengadopsi metode konvergensi media melalui berbagai platform TV, radio, website, majalah, hingga media sosial seperti Instagram dan TikTok. Hal itu sebagai wujud inovasi dan kolaborasi dalam upaya men-deliver kinerja DPR hingga ke sisi yang mungkin masyarakat banyak yang belum diketahui oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sehingga menurut Indra, framing DPR di kalangan masyarakat luas khususnya Generasi Z bukan hanya berubah, tapi menjadi positif. Pada akhirnya, diharapkan generasi milenial dan Gen-Z tidak menjadi apolitis. Mengingat, generasi muda adalah merupakan aset bangsa.

“Saya selalu berharap karena generasi muda, millenial dan Gen-Z itu adalah aset. Kalau mereka apolitis atau tidak mau tahu tentang politik, maka bangsa ini juga tentu akan rugi. Jadi, mereka harus tahu politik, proses politik, karena semua sisi kehidupan dibahas di DPR dan itu adalah proses politik,” pungkas Indra Pahlevi.

*Hasil Pemilu Legislatif 2024*

Sama diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik wajib mengantongi minimal 4 persen suara sah nasional untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Dengan demikian, maka hanya ada 8 Partai Politik (Parpol) saja yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 ini.

Berikut total perolehan kursi DPR RI Periode 2024-2029 dari 8 parpol yang lolos ambang batas parlemen dari 84 dapil DPR RI:

Baca juga: Ketua Hasrat: Ada 14 Keuntungan Pilpres Satu Putaran Untuk Rakyat

1. PDIP: 110 kursi Jumlah suara: 25.387.278 (16,72 persen)

2. Golkar: 102 kursi Jumlah suara: 23.208.654 (15,29 persen)

3. Gerindra: 86 kursi Jumlah suara: 20.071.708 (13,22 persen)

4. Nasdem: 69 kursi Jumlah suara: 14.660.516 (9,66 persen)

5. PKB : 68 kursi Jumlah suara : 16.115.655 (10,62 persen)

6. PKS: 53 kursi Jumlah suara: 12.781.353 (8,42 persen)

7. PAN: 48 kursi Jumlah suara: 10.984.003 (7,24 persen)

8. Demokrat: 44 kursi Jumlah suara: 11.283.160 (7,43persen).

Jumlah Kursi DPR RI : 580 orang.

Kini, rakyat sudah bisa mengetahui hasil Pemilu 2024 kemarin. Sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih pun akan segera mulai melaksanakan tugasnya untuk periode 2024-2029.

Mereka bakal duduk di Senayan sebagai pemimpin negara, dan harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi, partai, atau golongan. Tiba saatnya pula, kita semua ikut mengawal segala kinerja dan kebijakan yang akan mereka hasilkan melalui segala fungsi dan kewenangannya.

Semoga semua yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa serta keinginan rakyat seluruh Indonesia bisa terwujud. Yakni, bangsa Indonesia menjadi yang lebih maju, serta rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Selamat bekerja dan bertugas sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. (Asp)