Revisi uu tni berpotensi Mengembbalikan dwifungsi abri – Mengapa Ada Trauma Militerisme era orde baru?

SEJUMLAH ORGANISI HAK ASASI MANUSIA YANG BERGABUNG DALAM KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KOAMANAN MENGHAWATIRKAN REVISI TERSEBUT AKAN MIGRIIF DANANAN DANANAN DEMOKRASI Serta KEMBANINYA MIRINYAKANMEUMAN DANANAN DEMOKRASI KEMBALINYA KEMBANINING MSICEIMNISMAN MILLINYAMAKAN MILLINYAMAKAN MILLINYAMANMEUMAN MILINYAMANMEUMAN KEMBANINMAN KEMBANIMAN KEMBANINMAN KEMBANINMAN Trauma Kolektif Masyarakat Indonesia.

Dalam Raat Dengar pendapat Komisi I DPR (13/03), Panglima tni agus subiyanto Berjanji Menjaga Keseimbangan Peran Tentara Dan Masyarakat Secara Profesional.

“Kami Mempertahankana prinsip Supremasi Sipil Dan Profesionalisme Militer Dalam Menjalankan Tugas,” Katananya Sebagaimana Dikutip Tempo.

Ada Tiga Pasal Yang Akan Menjadi Sorotan Dalam Revisi Uu Ini, Seperti Disampaan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Pasal 3 Mengata Soal Kedudukan Tni Yang Berada Di Bawah Presiden Dalam Perkara Peggerahan Dan Pengunaan Kekuatan Dan Militer; Dan di Bawah Koordinasi Kementerian Pertahanan Dalam Hal Kebijakan Dan Strategi Serta Dukungan Administrasi.

Pasal 47 Terkait Perluasan Penempatan Tni di Kementerian Atau Lembaga. Dalam uu tni Saat ini, Ada 10 Kementerian Dan Lembaga Sipil Yang Bisa Diisi Prajurit Tni. Dalam Draf Revisi Ada Penambahan Lima Instansi Baru Yang Bisa Diisi Para Prajurit.

Pasal 53 Terkait Anggan Perubahan Batas Usia Pensiun. Sebagaimana Dilaporkan Kompas.comDalam Draf Revisi UU, USIA Pensiun Perwira Tni Paling Tinggi 60 Tahun. SEMENTARA UNTUK BINTARA DAN TAMTAMA ADALAH 58 TAHUN.

Pasal 47 Perluasan Keterlibatan Tni Dalam Instansi Sipil. Sebenarnya dalam pasal 47 uu tni, para prajurit tni aktif bisa dirempatkan di 10 kemementerian atuu lembaga sipil. Namun, Dalam Draf Revisi, Instansi Yang Bisa Mereka Rambah Bertambah Lima, Menjadi 15 Institusi.

Lima Lembaga Sipil Tambahan Itu Adalah Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dan Kejaksaan Agung.

Jadilah Yang Pertama Mendapatkan Berita, Investigasi Dan LiPUPUTAN Mendalam Dari BBC News Indonesia, Langsung di whatsapp anda.

Militer Hakikatinya, Itulah Dwifungsi, Kata Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial – Lsm Yang Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tutken Reformasi Sektor Keamanan.

“Dwifungsi Militer Itu Adalah Perluasan Penempatan Militer Aktif Di Jabatan-Jabatan Sipil,” Sambungnya.

Penempatan Prajurit Aktif Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), Menuru Koalisi, Jelas Tidak Tepat Karena KKP Adalah Lembaga Sipil.

Penempatan Militer Aktif Dalam Bnpt Dan Bnpb Delangan Alasan Koordinasi Yang Lebih Muda Juta Kata Ardi Tidak Terlalu Kuat.

“Solusinya Bukan Menempatkan Militer Aktif di Sana. Belum Tentu Juga Masalah Koordinasi Itu Akan Terselesaika. Yang Dibutuhkan Itu Adalah Regulasi Terkait Tata Tata Kelola Kerola Kerja Kerja Antar-Lembaga.”

Penempatan Militer Aktif di Kejaksaan, Menuru Ardi, Tidak Tepat Karena Fungsi Tni Adalah Sebagai Alat Pertahanan Negara. Adapun Kejaksaan Fungsinya Adalah Sebagai Aparat Penegak Hukum.

Pelibatan Militer Aktif Dalam Sistem Peradilan Terpadu Akan Membuat Kacau, Kata Ardi

“Kalau Nanti Polisi Tiba-Tiba Minta: ‘Kami Jaga Mau Dong Di Kejaksaan Agung, Di Mahkamah Agung, Karena (Delangan Alasan) Bagian Dari Peradilan Pidana Terpadu sistem’. Nah ini kan bahaya, “paparnya.

Alih-Alih Diperluas, Koalisi Justru Mengusulkan Agar Jabatan Jabatan Sipil Yang Dapat Diduduki Oleh Prajurit Tni Aktif Justru Dikurangi.

Dalam uu tni Saat ini, Anggota tni aktif dapat Menduduki Posisi di 10 Kementerian Dan Lembaga Meliputi Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan, Perahana Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Hihong.

Selain Itu, Lembaga Ketahan Nasional, Dewan Pertahan Nasional, Sar Nasional, Narkotika Nasional, Dan Mahkamah Agung.

Pemerintah ingin usia pensiun prajurit tni diperpanjang dalam revisi pasal 53 uu tni.

Munckin Niatnya Baik, Kata Ardi. Namun, Menurutnya, Tindakan Ini Akan Mengandung Konskuensi Yang Tidak Kecil.

“Yang Pertama Adalah Konskuensi Terjadinya kemacetan Kepangkatan ATAU SISTEM PREJURIT TNI. “

Menurut dia, tni tidak siap Menghadapi tantangan ini. “Ini Terlihat Dari Banyaknya Perwira Militer Tni Yang non-job ATAU TANPA JABatan Karena Jabatan Di Militer JUGA SANGAT Terbatas. “

Konskuensi Yang Paling Besar Besar MURUTYADYA ADALAH SOAL Pembiayaan.

“Menurut Hitungan Kasar Kami, Setidaknya per tahun Diperlukan Tambahan anggaran Sekitar rp120 miliar unk (Perwira Yang) Memperpanjang usia (pensiun) Dari 58 KE 60,” Kata Ardi.

Jumlah ini katananya hanya tutka Gaji pokok, Belum Termasuk Aneka tunjangan Dan Dukungan untuk Yang Lainnya.

“Nah Jadi Kapan Kita Mau Modernisasi Alutsistanya Kalau Kayak Begitu? Masa Uang anggaran pertahanan anda habis twelping Pengeluaran Pengeluaran Rutin? “

Ardi Menyebut Saat Ini Ada 2.569 Prajurit Tni Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil, Termasuk Di 10 Lembaga Yang Diizinan dalam uu tni.

“Data Kita Mengutip Itu Dari Babinkom Tni Sendiri, Yaitu Sebesar 2.569 Prajurit Tni Pada Tahun 2023.”

Data ini Didapatkan Ketika Seminar Hadir Dalam Imparsial Dalam Terbatas Di Lemhanas.

“Pernahal Pernah Melakukan Pendataan. Cuma (Hasilnya) Itu Sekitar 1.000 (Prajurit Aktif). ITU Pun Data Tahun 2019 Dan Hanya 23 Orang Yang Menduduki Jabatan Di Luar 10 Paki LuAga (Lembaga) Ini.

Pembahasan revisi uu tni Dilanjutkan di tahap panitia kerja alias panja yang mulai bekaja pada jumat (14/03).

ANGGOTA PANJA AKAN Ngebut Jika Ingin Menyelesaan Pembahasan Revisi Sebelum Anggota DPR Ke Masing-Masing Daerah Pemilihan Pada 21 Maret.

“Kami Tidak Ingin Bertele-Tele,” Kata Wakil Ketua Komisi I Dpr Ri Dave Laksono, Seperti Dikutip Kompas.com.

Ardi Menduga Revisi Akan Melenggang Lancar Tanpa Perlawanan.

DENGAN DEMIKIAN, KATA ARDI, SANGAT BESAR Kemunckinan Revisi Ini Akan Akan Diloloskan DPR.

Konsep ‘dwifungsi’ tni dapat Ditelusuri Dan Ditautkan Dengan Pidato Jenderal Abdul Haris Nasution Pada 11 November 1958 Di Akademi Militer Magelang.

Dalam Pidato Itu nasution Mengungkapkan Konsep ‘Jalan Tengah’ Yang Membuka Jalan Bagi Tni Untuci Berperan Dalam Bidang Sosial Dan Politik – Fungsi Peraanan dan Keamanan.

Pada 1960, Nasution Mulai Memperkenalkan Istilah ini dan Diterima Secara Luas Setelah Seminar Angkatan Darat Pada 1965, Seperti Yang Ditulis Bilveer Singh Dalam Bukunya Dwifungsi Abri: Asal Usul, Aktualisasi Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Dan Pembangunan (1996).

TAPI SEBENARYA GAGASAN ‘DWIFUNGSI’ MILITER SUDAH ADA Jauh Sebelum Pidato Nasution.

Dalam Buku Tentara dan Politik di IndonesiaHarold Crouch Menyebutkan Selama Masa Revolusi, Rakyat Memanding Peran Angkatan Bersenjata Penting, Bahkan Lebih Penting Dari Peran Kalangan Politisi Sipil, Dalam Mudijar Tujuan Bangsa Yaitu Kebebasan Dan Kemerdaan.

Hal ini menyebabkan pimpinan militer merasa suda ada sebelum republik dan berani mengeklam Bahwa mereka jagaya memenisi hak berpolitik dan peran sosial yang sama dengan Kekuatan lain dalam masyarakat.

Meski Begitu, Ada Perbedaan ‘Dwifungsi’ Pada Masa Revolusi Gangan Konsep ‘Jalan Tengah’ Nasution.

Pada Militer Revolusi Kemerdekaan, Orientasi Dwifungsi Militer Lebih Fokus Pada Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Dan Menjaga Integritas Negara-Bangsa Yang Belum Lama Lahir.

Berbeda halnya dengan praktik dwifungsi setelah diperkenalkannya konsep ‘Jalan Tengah’ Nasution yang secara ideologis membuka jalan bagi militer untuk berpolitik, mencampuri keamanan dalam negeri dan kehidupan sipil lainnya, seperti dipaparkan Arry Bainus dalam buku berjudul Mengator Tentara (2012)

Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak Mengatakan Bahwa Orang-Orang Yang Terus Mempersoalkan Penempatan Tni Dalam Jabatan Sipil Justru Memiliki Agenda Sendiri UNTUK Menyerang Institusinya.

Dia juga heran gargan munculnya anggapan bahwa penempatan tni dalam jabatan sipil kan mengembalikan situasi seperti era orde baru.

“Menurut Saha, Otak-Otak (Pemikiran) Seperti ini, Kampungan Menuru Seah,” Cetusnya.

Meski Demikian, Direktur LSM Imparsial, Ardi Manto Adiputra, Berpendapat Masyarakat Umum Panya Trauma Atas Militerisme Dan Penerapan Dwifungsi Abri Pada Masa Orde Baru.

Praktik dwifungsi Berdampak Pada Berkurangnya Jatah Warga Sipil Di Bidang Pemerintahan Karena Banyaknya Anggota Abri Yang Mendominasi Pemerintahan.

Pada puncaknya, di era 1990-an, anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet Soeharto.

“Selama Orde Baru, Korem, Kodim, Koramil, Dan Babinsa Telah Terlibat Dalam Politik Praktis Tutkalang Kekuatan-Kekuatan Dalam Pemilu, Pencalon-200 Bupati, Camat AtaU KePala desa, Kata Almarum1, Seperti Dikutip Salim mengatakan Dalam Bukunya Tumbuh Dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia, 1958-2000 (2002).

“Tragedi Tanjung Priok Itu Kan Salah Satu Protes Masyarakat Sipil Yang Direspons Dengan Cara Militer Oleh Pemerintah,” Kata Ardi.

Tragedi Pada 1984 INI MENYEBABKAN 23 ORANG MENINGGAL DAN DIPICU BENTROK WARGAGAN DANGAN APARAT BABINSA.

Babinsa Atau Bintara Pembina desa adalah Prajurit Angkatan Darat Yang Bertugas Di Tingkat desa Atau Kelurahan Yang Secara Struktural Ada Di Bawah Komando Rayon Militer (Koramil) Dan Menjadi Bagian Dari Komando Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Distriko Militer (Koramil) Dan Menjadi.

Saat ini, militer dilibatkan dalam pengamanan objek strategi nasional atuu proyek strategis nasional.

“Dalam Praktiknya Kebijakan Dan Pendekatan Keamanan Itu Suda melahirkan Berbagai Praktik Kekerasan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” Kata Ardi.

“Kita Bisa Lhat di Daerah Papua Dan Sulawesi Misalnya. Beberapa Proyek Strategis nasional ITU SIAMANKAN OLEH PRAJURIT TNI ATAU MILITER AKTIF. INI CONTOH YANG TERJADI DI ERA REFORMASI SAJA.”